Media menjadi Polisi, Hakim, Jaksa dan Preman.

MEDIA MENJADI HAKIM, JAKSA, POLISI DAN
PREMAN.
Membangkitkan kesadaran pentingnya keterlibatan para jurnalis untuk memberikan ruang terhadap person atau kelompok lemah masyarakat adalah tanggung jawab jurnalis, agar secara pantas menyikapi berbagai peristiwa baik itu menyangkut kekerasan atas nama agama ataupun politik..
“Dalam pemberitaan konflik atas nama agama ataupun politik, apalagi konflik yang bersifat asimetris, mensyaratkan jurnalis yang beyond pewarta. Ketika awal mula kita menjadi wartawan, kewajiban kita adalah menyampaikan. Namun, ketika ada kezaliman yang asimetris, maka kita harus beyond pewarta, dengan menjadi seorang intelektual.”
“Ketika membuat berita anda mampu beyond pewarta, maka anda telah melakukan civic journalism atau jurnalisme damai. Selain itu anda juga sudah menerapkan prinsip jurnalisme. Salah satu prinsip jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran.” (Ade Armando).
Suguhan berita dari media akhir-akhir ini banyak membuat judul memicu ketegangan dan dapat menjadi sumber masalah bagi publik. Celakanya,” media-media seperti ini diakses cukup besar oleh apa yang kita bisa sebut sebagai Masyarakat kadang-kadang.
Media-media ini bukan saja memberitakan sesuatu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan namun juga kebohongan yang luar biasa dan tidak masuk akal.
Kendati sepenuhnya bohong karena fakta di lapangan tidak demikian, tetapi masalahnya adalah para pembaca yang sangat banyak mengakses berita-berita seperti di atas begitu saja percaya fitnah dan menjadi hulu ledak publik sehingga merugikan masyarakat lainnya, “Itulah tujuan berita tersebut dibuat”.
Model pemberitaan tersebut sampai berakibat pada situasi sebagaimana jika kita menyaksikan kasus kekerasan ataupun kasus – kasus korupsi atau yang lainnya sehingga berdampak langsung kepada publik atas pemberitaan yang tidak fair tersebut.
Contoh kasus kekerasan atas nama keyakinan di Sampang misalnya yang terjadi, dan salah satu kasus seperti dalam rekaman videonya, seorang Ahmadiyah dengan kondisi tubuh yang sudah tergeletak, dipukuli oleh warga lain sambil berteriak takbir. Mereka berteriak takbir dikarenakan bagi mereka orang yang dipukuli itu adalah kafir. Dengan begitu, mereka mengharapkan sebuah pahala.
Doktrin-doktrin seperti itulah yang terus-menerus disampaikan kepada publik oleh media-media bayaran penyokong kekerasan dan sejenisnya. Padahal, media massa seharusnya tidak memiliki peran membenarkan tindakan kekerasan. Sebab, dengan menggunakan kata “sesat” saja, itu bisa berdampak panjang.
Malcolm X, pejuang hak asasi, kulit hitam, dan muslim di Amerika pada era 60-an mengatakan bahwa media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk cara berpikir masyarakat. Media adalah entitas yang powerful, karena bisa mengontrol pikiran massa.
Media mempunyai kekuatan mengubah orang baik menjadi sebaliknya. Media punya kekuasaan karena dia mengontrol pikiran masyarakat luas. Sehingga, setiap orang yang bekerja di media memiliki kekuatan untuk menyihir pikiran masyarakat. Namun ‘sihir’ bisa mengarah pada dua sisi: baik atau buruk.
Media-media mainstream arus utama nasional dan sejenisnya ingin mengatakan bahwa “kita”, mayoritas, sedang terancam. Tetapi, dalam hal ini mereka sesungguhnya telah melakukan praktik jurnalisme yang buruk.
Wartawan harus bersikap adil. Contoh Pemicu awal meluasnya konflik di Sampang adalah ketika MUI daerah Jawa Timur mengatakan Syiah sesat, seharusnya seorang jurnalis juga bertanya kepada MUI Pusat apakah Syiah sesat.
Wartawan tidak boleh menggunakan kata sesat, kafir, dan sejenisnya. Wartawan tidak punya hak untuk mengatakan sebuah ajaran sesat atau tidak. Karena, jika itu dilakukan berarti menandakan bahwa wartawan telah melakukan putusan posisi tertentu.
Hal inilah yang kerap menyebabkan wartawan menampilkan fakta yang tidak diverifikasi sebelumnya, tidak melakukan wawancara dan bentuk-bentuk investigasi lainnya, terutama informasi dan kesaksian dari pihak-pihak yang dikatakan sebagai sesat. Akibatnya, wartawan sering menampilkan fakta yang tak jauh berbeda dengan fiksi. Sebab, bahan-bahan atau informasi yang diperoleh mengenai pihak-pihak yang dituduh sesat atau kafir justru bersumber “katanya” dan “katanya” dari para pelaku atau tokoh-tokoh yang menyesatkan dan menyerang pihak tertuduh atau korban.
Dalam medan politik, Contohnya apa yang dilakukan oleh TV One beberapa waktu lalu sangat tendensius untuk menjatuhkan Dahlan.
Lihat saja proses rapat yang ditayangkan secara live lebih banyak menayangkan bagaimana anggota DPR sedang “menginterogasi” Dahlan, Saat giliran Dahlan memberi jawaban sekonyong-konyong diputus oleh berita dan iklan. Konyolnya lagi ada iklan Aburizal Bakrie.
Terlihat sekali tayangan live TVOne pada acara dengar pendapat DPR-Dahlan semata-mata hanya untuk tujuan pembunuhan karakter Dahlan.
Naif sekali kalau tidak ada kepentingan Aburizal Bakrie dalam proses Live Show yang sangat tidak berimbang dan membodohi masyarakat ini.
Yang kami sayangkan adalah bagaimana tokoh hebat sekelas Karni Ilyas mau melacurkan diri membesarkan media tendensius seperti TVOne.
Begitupun untuk media sekelas TEMPO tidak henti- hentinya menurunkan berita tendensius dan tidak obyektif seputar terkait dugaan gratifikasi Anas urbaningrum.
TEMPO sebelumnya membuat blunder memuat berita tentang keterlibatan Anas di korupsi Hambalang yang nyata-nyata berita tersebut tidak benar.
Kali ini TEMPO kembali menurukan berita dengan judul “
Ini Bukti Mobil Anas Tidak di Cicil”. Isi beritanya beda substansi, tendensius, keliru.
Di pemberitaan soal bocornya kasus sprindik oleh Metro TV News beberapa waktu lalu seorang jurnalis seharusnya melaporkan itu terlebih dahulu ke KPK atau Ke Polisi sebelum mempublish berita tersebut ke publik.
jika ini tidak dilakukan jelas ini sebuah pelanggaran hukum yang serius dan melanggar kode etik jurnalisme. Dan pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan tersebut dapat menempuh jalur hukum atas pemberitaan yang jelas tendensius.
Seharusnya sebagai jurnalis pasti memiliki konsep tentang “pemberian otoritatif”, menentukan sumber yang kredibel.
Dalam pemberitaan konflik agama, pemberitaan politik apalagi konflik yang bersifat asimetris, mensyaratkan jurnalis yang beyond pewarta.
Ketika awal mula untuk menjadi wartawan, kewajiban jurnalis adalah menyampaikan. Namun, ketika ada kezaliman yang asimetris, maka seorang jurnalis harus beyond pewarta, dengan menjadi seorang intelektual.
Bedanya apa menjadi intelektual dengan pewarta? Sebagai intelektual wartawan harus mampu memahami.
Sembari mewartakan, wartawan juga harus memahami apa yang sedang terjadi.
Jika wartawan sekadar melaporkan hasil wawancara, akan menemui kebuntuan. Bagaimana seorang wartawan akan menyusun seluruh wawancara yang berbeda-beda? Ketika salah menempatkan atau menyusun hasil wawancara, maka secara tidak langsung seorang wartawan melakukan pembohongan terhadap publik.
Di sinilah letak arti penting pemahaman atau
intelektualisme dalam jurnalistik. Hasil wawancara saja tidak cukup. Begitupun cover both side. Perlu didukung pemahaman yang mendalam dari luar wawancara.
Ketika membuat berita wartawan harus mampu beyond pewarta, maka seorang wartawan telah melakukan civic journalism atau jurnalisme damai.
Selain itu wartawan seharusnya juga sudah menerapkan prinsip jurnalisme. Salah satu prinsip jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran. Tantangannya kita tahu kebenaran tidak didapat secara gratis dan mudah.
Maka, secara teknis wartawan tidak hanya
mewartakan, tetapi harus melakukan sesuatu yang mirip seperti riset.
Beberapa waktu lalu media nasional mainstream arus utama . Ketika berbicara tentang kasus penyerangan terhadap Muslim Syiah Sampang, media massa yang paling berpengaruh atau menentukan adalah yang ada di Jakarta, terlebih Televisi.
Tetapi, beberapa media nasional yang besar tenang- tenang saja. Ada kampung yang rumahnya di bakar, penduduknya dibunuh, tetapi media massa tidak mengangkat hal itu sebagai sesuatu yang besar. Mereka kebanyakan mengangkatnya di lembar dalam dan dengan judul yang sangat soft. Ada yang menempatkan paling depan, tentu judulnya juga sangat soft.
Peran media sebagai watch dog pun tidak berfungsi. Tetapi karena banyak media yang memegang prinsip yang namanya good news is bad news, bad news is good news, maka ketika belum konflik yang memakan korban, tidak ada berita. Sebab, yang bad itu berita;
yang good bukan berita. Untuk hal seperti ini, harus diakui bahwa salah satu sumbangan terbesar ada di Televisi. Karena di Televisi sangat membutuhkan gambar seperti demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan. Celakanya, hal ini berdampak di seluruh media.
Tayangan-tayangan di Televisi lebih ditonjolkan aspek dramatisasinya.
Mungkin pada kasus-kasus lain bisa menggunakan metode pemberitaan biasa. Tetapi ketika menghadapi kasus kezaliman, ketidakadilan, kekerasan, pembunuhan dan kejahatan yang di dalamnya ada orang dibunuh, rumahnya dibakar, dan pembunuhan karakter tidak bisa media hanya menekankan aspek sensasi.
Seorang jurnalis harus memilih berkontribusi pada hal baik untuk hal yang lebih baik. Karena itu, ketika seorang jurnalis ditugaskan, semangat awal seorang jurnalis adalah membela dan menyuarakan orang yang tidak memiliki suara dan bersikap independen.
Sebagai jurnalis harus peka dan sadar bahwa apa yang akan ditulis atau yang diberitakan menyangkut publik secara keseluruhan. Sebaliknya, ketika ada semacam ketidakpercayaan dari yang terzalimi terhadap wartawan dalam pemberitaan secara benar dan baik, maka perlu pendampingan kepada para pihak yang terzalimi sehingga ada pihak yang menjadi mediator yang berfungsi memenuhi kebutuhan pencarian informasi.
M E R D E S A

Dikirim dari WordPress untuk BlackBerry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s